PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK BERBAHAYA

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik (Keputusan Kepala Badan POM No.HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik). Produk kosmetik yang banyak beredar di pasaran baru-baru ini, terutama kosmetik impor dari Cina diperjual belikan dengan harga yang murah, dalam kemasan yang menarik, serta mudah di dapat. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengawasan terhadap produk-produk impor tersebut sehingga sering kali produk impor yang tidak dilengkapi dengan perizinan, standar produk yang memadai, aman untuk dipergunakan dapat masuk pasaran dan diperjual belikan dengan mudah.

Dalam upaya untuk melindungi konsumen, maka dibentuklah organisasi konsumen Internasi-onal yaitu International Organization of Consumer Union (IOCU). Di Indonesia telah pula berdiri organisasi konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di Jakarta dan Organisasi Konsumen lain di berbagai daerah.

Dewasa ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan segenap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada sedang disibukkan dengan maraknya penjualan produk kosmetik yang beredar di pasaran yang tidak terjamin oleh standar mutu, serta mengandung zat kimia yang berbahaya untuk kesehatan tubuh, hal ini disebabkan oleh perilaku pelaku usaha.

Produk kosmetik yang beredar baik yang merupakan barang impor illegal ataupun yang merupakan produk yang terdaftar di badan POM telah banyak merugikan konsumen di Indonesia yang menggunakannya. Sebagai contoh, di Jakarta, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 26 jenis kosmetik yang beredar di pasaran mengandung merkuri (Hg), Hidroquinon > 2%, Retinoic Acid/Tretinoin, zat warna Rhodamin B/ Merah K.10, dan Diethylene Glycol (DEG). Semua bahan  ber-bahaya  tersebut dilarang digunakan sebagai bahan kosmetik karena dapat menyebabkan kerusakan kulit wajah berupa iritasi, penge-lupasan, hipopigmentasi, hiperpigmentasi dan karsinogenik.

Akibat dari kurangnya penerapan dan pengawasan terhadap standar mutu dan kualitas dari produk kosmetik, posisi konsumen tidak terlindungi, sehingga banyak terjadi kasus suatu produk kosmetik yang di beli masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan hasil berupa kecantikan yang sempurna malah merugikan kesehatan. Ironisnya produk kosmetik impor tersebut sering kali dijual tanpa disertai dengan keterangan mengenai nomor layanan konsumen atau pihak yang harus dihubungi apabila terjadi resiko atau efek samping yang berkenaan dengan pemakaian  produk kosmetik tersebut.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsu-men. Adanya kosmetik impor yang mengan-dung zat aditif dan berbahaya bagi pema-kainya bertentangan dengan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 2 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”

Banyaknya terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan peraturan perundang-undangan terutama di bidang kosmetika di beberapa wilayah di Indonesia  menyebabkan  perlunya  peran  aktif  dari  pemerintah,  aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah hal tersebut, ini dibuktikan dengan adanya  Instruksi bersama Menteri Kesehatan RI dan Kepala Kepolisian RI Nomor 75/ Menkes/ Inst.B/ 11/ 1984 tentang Peningkatan hubungan kerjasama dalam rangka pengawasan dan penyelidikan tindak pidana di bidang obat, obat tradisional, makanan, minuman, kosmetika, alat kesehatan, narkotika dan bahan berbahaya bagi kesehatan.

Bentuk penyalahgunaan yang umum terjadi dalam suatu produk kosmetik adalah penggunaan bahan kimia berbahaya atau zat aditif sebagai komposisi campuran di dalam kosmetik yang diperjual belikan. Dalam pasal 1 ayat 12 Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan zat aditif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis.

Dari peraturan-peraturan diatas, yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kese-hatan, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Instruksi Bersama Menteri Kesehatan dan kepala kepolisian dapat di-ambil kesimpulan bahwa keberadaan peraturan ter-sebut untuk melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang dapat menganggu kesehatan dan merugikan hak-hak konsumen kosmetik.

Pencegahan peredaran kosmetik yang mengandung zat aditif tidak memenuhi persyaratan pengamanan dan tidak termasuk dalam standar mutu yang higienis untuk dipergunakan antara lain dengan pengaturan, perizinan, dan pendaftaran pro-duk kosmetik, karenanya diperlukan ketentuan yang mengatur, mengawasi dan mampu memberikan perlindungan bagi pengguna kosmetik.

Gencarnya penawaran produk kosmetik baik melalui iklan dikoran-koran, radio, dan televisi seolah-olah produk kosmetik tersebut nomor satu dan aman  untuk dipergunakan, dilakukan semata-mata agar masyarakat tertarik untuk membelinya. Hal ini jelas amat berbahaya karena kosmetik tersebut mengandung bahan kimia berbahaya dan tidak teruji secara klinis.

Mayoritas konsumen di Indonesia masih terlalu rentan menyerap informasi iklan yang “tidak sehat”. Oleh karena itu, sangat riskan kiranya bila tidak diadakan pengawasan yang memadai dan konsumen dibiarkan menimbang-nimbang serta memutuskan sendiri iklan apa yang pantas untuk dipercaya.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran  konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang perlindungan konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Sebagaimana dijelaskan dalam konsi-derans Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan hukum kon-sumen sekarang ini penting mengingat pem-bangunan perekonomian nasional pada era globalisasi semakin mendukung tumbuhnya dunia usaha yang menghasilkan beraneka ragam produk (barang dan/ jasa) yang memili-ki kandungan teknologi. Untuk itu perlu diimbangi dengan adanya upaya perlindungan konsumen terhadap resiko kemungkinan kerugian akibat penggunaan produk tersebut.

Adanya berbagai kelemahannya, pada konsumen sehingga tidak memiliki kedudukan yang “aman” dibandingkan dengan kedudukan produsen atau pelaku usaha yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dam-paknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hak yang penting untuk ditindak lanjuti.

Dalam hubungannya dengan produk kos-metik yang mengandung zat adiktif Pasal 11 ayat (1) huruf k Undang-undang Kesehatan menyatakan bahwa, penyelenggaraan upaya kesehatan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan mela-lui kegiatan pengamanan zat aditif, lebih lanjut lagi berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Kesehatan, produksi, peredaran bahan yang mengandung zat aditif harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan agar zat aditif yang dikandung oleh bahan tersebut dapat ditekan dan untuk mencegah beredarnya produk kosmetik yang mengandung zat aditif yang dapat diperjual belikan dipasaran bebas.

Sebagai upaya untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum dari produk kosmetik yang mengandung zat aditif serta untuk mening-katkan kedudukan konsumen perlu penyempurnaan dan pengintegrasian perangkat hukum yang sudah ada sehingga mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak universal konsumen.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam.

ASPEK HUKUM PEMAKAIAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG ZAT ADITIF” BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

  1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terha-dap Pemakai Kosmetik Yang Mengandung Zat Aditif

Perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha bukan merupakan hal baru. Hal ini disebabkan oleh banyaknya transakasi yang dibuat diluar peraturan yang ada, dalam perkembangannya konsumen semakin menyadari akan hak-haknya dan berjuang dalam hal konsumen menerima prestasi yang tidak sesuai dengan isi kontrak, barang yang dibeli kualitasnya tidak bagus atau ada cacat tersembunyi yang merugikan konsumen dan adanya unsur penipuan atau paksaan dalam melakukan transaksi.

Pada masa kini fungsi dan perananan Negara terhadap masyarakat bukan hanya menjaga ketertiban dan keamanan tetapi lebih luas dari itu untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat atau dikenal juga dengan Negara kesejahteraan. Dalam melaksanakan konsep tersebut, perlindungan bagi warga Negara baik sebagai individu maupun sebagai kelompok merupakan suatu yang penting karena tanpa ada perlindungan yang menimbulkan rasa aman bagi rakyat tidak mungkin tercapai suatu kesejahteraan bagi masyarakat. Bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya konsumen kosmetik yang mengandung zat aditif dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu :

2. Perlindungan Hukum Dari Aspek Hukum Administratif

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan melalui hukum administratif terhadap kosmetika yang mengandung zat aditif dilakukan terhadap pelaku usaha yang melanggar tanggung  jawabnya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan oleh produk kosmetik yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan olehnya.

Saksi administratif yang dijatuhkan bagi pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) UUPK tersebut berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan pihak yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

3. Perlindungan Hukum Dari Aspek Hukum Pidana

Secara umum pelaku usaha seharusnya menjaga mutu barang  sehingga tetap sepadan dengan pengeluaran konumen yang ingin men-dapatkan produk tersebut, ini berarti pengaturan dibidang perlindungan konsumen harus sejalan dengan peraturan dibidang perlindungan bisnis yang sehat dan jujur.

Di Indonesia pengaturan tidak jujur ter-dapat dalam KUH Pidana Pasal 302 bis, yang berbunyi :

“Barang siapa untuk mendapatkan, melang-sungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menye-satkan khalayak umum atau seseorang ter-tentu, diancam jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain karena persaingan curang dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.”

Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut merupakan sebagian dari perbuatan persaingan curang dan terletak dalam hukum pidana.

Terhadap pelaku usaha yang mempro-duksi kosmetika yang mengandung zat aditif, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan melalui penuntutan pidana terhadap pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUPK.

Dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang telah memproduksi atau mengedarkan kosmetika yang mengandung zat aditif berbahaya menurut ketentuan Pasal 63 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa :

  • Perampasan barang tertentu
  • Pengumuman keputusan Hakim
  • Pembayaran ganti rugi
  • Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
  • Kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau
  • Pencabutan izin usaha

4.  Perlindungan Hukum Dari Aspek  Hukum Perdata

Hubungan konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan perdata dimana proses jual beli barang dan/ atau jasa yang terjadi antara mereka merupakan penerapan pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup. Untuk itu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Hal inilah yang menyebabkan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen lebih sering dilihat dari segi masalah perdata, misalnya saja terkait dengan masalah ganti ruginya.

Dasar gugatan perdata terhadap pelaku usaha yang memproduksi kosmetika yang mengandung zat aditif sehingga memberi dampak negatif bagi kesehatan konsumennya adalah Pasal 1365 KUH Perdata yaitu :

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Bentuk ganti rugi yang harus diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen yang telah dirugikannya tersebut apabila sampai menyebabkan luka atau cacatnyna suatu anggota badan selain dapat berupa penggantian biaya-biaya penyembuhan juga konsumen yang dirugikan tersebut dapat menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 1371 KUH Perdata.

Namun, dalam proses pelaksanaan perlindungan hukum dari kosmetik yang mengandung zat aditif, ada tiga cara yang paling sering digunakan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk melindungi hak-hak konsumennya yaitu :

  1. Pencabutan Izin Edar Kosmetika dan Izin Industri Kosmetika.
  2. Hak untuk mendapatkan informasi
  3. Penarikan produk Kosmetika Yang Me-ngandung Zat Aditif Dari Peredaran
  4. Penerapan sanksi dan ganti rugi

Silakan hubungi kami jika ada kesalahan pada teks atau link pada konten website kami, secepat mungkin kami akan memperbaikinya. Karena kritik dan saran anda sangat membantu untuk perkembangan website kami menjadi lebih baik lagi. Anda juga bisa mengirim permintaan bidang/kategori yang belum tersedia dan mengisi form pada menu Hubungi kami feedback tersebut akan kami tampung dahulu, permintaan terbanyak akan kami segera kami tindaklanjuti. Terima kasih sudah berkunjung di website kami analisis.id.

Catatan situs:

  • Mohon dukungannya dengan share dan web bookmark (kode: ctrl + d) website kami .
  • Jangan lupa untuk like halaman facebook kami fb.com/analisis.id.
  • Jika ada gambar, link, dan ataupun file rusak silakan kirim pesan pada kolom komentar, kami akan segera membalasnya.
  • Sekilas tentang kami.
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments